AP Umsida – Angka pengangguran di Indonesia kembali menunjukkan tren kenaikan. Hingga April 2025, tercatat sebanyak 24.036 pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan RI yang disampaikan Menteri Yassierli dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI.

Sementara itu, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025 menunjukkan jumlah pengangguran meningkat menjadi 7,28 juta orang. Meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun tipis menjadi 4,76%, peningkatan angka pengangguran laki-laki dan lonjakan PHK tetap menjadi persoalan serius bagi perekonomian nasional.

Analisis Akademisi: Pengangguran Butuh Penanganan Strategis

Dosen Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Isna Fitria Agustina, SSos, MSi, menilai bahwa tren pengangguran ini tak bisa dianggap remeh. Ia menyebut, meski dalam kondisi ekonomi yang efisien selalu ada pengangguran alami, tingginya angka saat ini membutuhkan pendekatan yang lebih fokus dan berkelanjutan.

“Banyak PHK terjadi karena kerugian perusahaan yang dipicu berbagai faktor, mulai dari kebijakan yang belum berpihak hingga manajemen internal dan ketidakefisienan tenaga kerja,” jelasnya.

Empat Pilar Pemberdayaan Masyarakat untuk Reduksi Pengangguran

Sebagai solusi, Isna mengusulkan empat strategi pemberdayaan masyarakat yang dinilai efektif untuk menekan angka pengangguran, terutama di wilayah pedesaan dan kelompok rentan.

1. Pelatihan Keterampilan Berbasis Komunitas
   Program ini mendorong pelatihan vokasional kepada pemuda dan perempuan melalui pendekatan lokal. “Misalnya, sekolah perempuan desa yang memberi pelatihan ekonomi rumah tangga dan wirausaha, atau pelatihan teknis pertanian bagi generasi muda,” ungkap Isna.

2. Pengembangan UMKM Secara Terpadu
   Menurutnya, UMKM harus menjadi prioritas pemerintah. Melalui akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan, sektor ini dapat menjadi penyangga utama lapangan kerja baru.

3. Pemberdayaan Perempuan sebagai Kekuatan Ekonomi Keluarga
   Isna mencontohkan keberhasilan program ‘Sekolah Wirausaha ‘Aisyiyah’ di Sidoarjo, yang mampu menciptakan perempuan tangguh dan mandiri secara ekonomi. “Investasi pada perempuan akan berimbas langsung pada peningkatan kesejahteraan keluarga,” tegasnya.

4. Kolaborasi Lintas Sektor
   Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dinilai krusial. Ia menyoroti contoh nyata di Sidoarjo, yakni sinergi antara Dinas Pangan dan Pertanian dengan organisasi ‘Aisyiyah’ dalam penyediaan alat hidroponik untuk masyarakat. “Sinergi ini penting agar pemberdayaan benar-benar berkelanjutan dan tepat sasaran,” kata Isna.

Menyiapkan SDM Adaptif Hadapi Revolusi Industri 5.0

Selain pemberdayaan berbasis komunitas, Isna juga menekankan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif menghadapi era Revolusi Industri 5.0. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi kunci mencetak SDM unggul.

“Kolaborasi bisa berbentuk riset terapan, pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri, serta program magang dan penempatan kerja yang efektif,” ujarnya.

Lebih dari sekadar kemampuan teknis, soft skills seperti komunikasi, kerja sama, serta kemampuan manajemen konflik juga harus menjadi bagian dari pengembangan SDM. “Perusahaan harus menciptakan ruang inovasi, menghargai ide kreatif, dan menyediakan platform untuk tumbuhnya ide-ide baru,” imbuhnya.

Optimisme Melalui Pemberdayaan dan Kolaborasi

Di tengah tantangan ekonomi global, Isna tetap optimis bahwa melalui strategi pemberdayaan yang tepat serta penyiapan SDM yang adaptif, Indonesia mampu menekan angka pengangguran secara signifikan.

“Pemberdayaan masyarakat bukan hanya solusi jangka pendek terhadap pengangguran, tetapi juga langkah strategis dalam membangun fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Langkah-langkah terarah dan kolaboratif diyakini menjadi jalan terbaik untuk menciptakan masa depan ekonomi yang tangguh, adil, dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat.